21Jun
Komisi Informasi (KI) Pusat berpindah alamat kantor ke Wisma BSG Gedung Annex Lantai 1. Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat

Menurut Anda bagaimana dengan informasi yang ada pada badan privat?

Date Publish : 2014-05-21 17:25:04

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lahir atas pertimbangan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan akan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.


Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan pengelolaan badan publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang ini menjamin setiap warga Negara atau badan hukum untuk memiliki akses informasi terhadap Badan Publik terkait penyelenggaraan Negara.


UU KIP telah menentukan ruang lingkup Badan Publik bisa dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU KIP, yaitu: 

  1. eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 
  2. badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik, yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik sebagian maupun seluruhnya; atau 
  3. badan non penyelenggara negara atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh danaya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

Badan Publik sebagaimana dimaksud UU KIP adalah badan publik dengan kriteria di atas termasuk BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi non pemerintah. 

UU KIP hanya mengatur tentang akses informasi kepada Badan Publik. Menurut Anda bagaimana dengan informasi yang ada pada badan privat? Misalnya informasi tentang produk suatu perusahaan swasta?
 

comments powered by Disqus

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Lt 5,
Jl Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110
Telp 021-34830741  Fax 021-34830757
Email sekretariat@komisiinformasi.go.id