14Dec
Sukseskan Pelaksanaan Rakornas ke-8 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia di Kota 'Anging Mammiri' Makassar 15-18 November 2017

Anggota MK KIP Dissenting Opinion Atas Putusan Buka Shapefile Kemen LHK

Date Publish : 2016-10-24 14:15:32

 Anggota MK (Majelis Komisioner) KIP (Komisi Informasi Pusat) John Fresly menyampaikan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) terhadap putusan MK yang perintahkan Termohon untuk membuka informasi format shapefile ke Pemohon. John membacakan dissenting opinionnya setelah Ketua MK Dyah Aryani bersama anggota Evy Trisulo selesai membacakan putusan di Ruang Sidang lantai 5 KIP Jakarta pada Senin (24/10).

Sidang dengan agenda tunggal pembacaan putusan itu dihadiri para pihak, baik Pemohon dan kuasanya dari Greenpeace Indonesia dan Termohon dan kuasanya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. MK yang secara bergantian membacakan putusannya dalam persidangan itu, berakhir dengan amar putusa yang memutuskan informasi dalam format shapefile yang diminta Pemohon adalah informasi yang terbuka untuk publik.

Dengan demikian, MK memerintahkan agar tujuh jenis informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon segera diserahkan kepada Pemohon. Adapun tujuh jenis informasi yang diminta kepada Termohon adalah pertama informasi Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2012 berupa format shapefile, kedua Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2013 dalam bentuk shapefile, ketiga Izin dan lampiran peta konsesi HTI berupa format shapefile berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015.

Keempat adalah izin dan lampiran peta konsesi HPH berupa format shapefile berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015. Kelima izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit berupa format shapefile, keenam izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan berupa format shapefile, dan ketujuh laporan hasil produksi Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dan Reboisasi (PSDH DR) tahun 2000-2015.

Adapun tujuan Pemohon untuk meminta informasi tersebut, pertama agar dapat melakukan pemantauan perubahan tutupan hutan, titik api dan kebakaran hutan termasuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang potensial untuk dilindungi sebgai usulan kepada pemerintah. Kedua agar dapat melakukan analisis atas izin-izin dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan untuk memberikan rekomendasi kepada Tim Evaluasi dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketiga agar dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan INPRES nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Keempat agar dapat melakukan pemantauan komitmen perusahaan dalam menerapkan kebijalan nol deforestasi sehingga perusahaan dapat melaksanakan dengan tepat.

Kelima agar dapat melakukan analisis sebagai masukan dan bahan evaluasi pelaksanaan GNSDA-KPK di 24 Provinsi. Serta keenam agar dapat memberikan saran dan solusi untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian konflik pengusahaan hutan dan lahan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Usai pembacaan putusan tersebut, rombongan tim Pemohon tampak tepuk tangan di dalam ruang sidang namun kemudian hening setelah Ketua MK menyatakan ada satu anggota MK yang akan menyampaikan pendapat berbeda dalam persidangan ini. Kemudian anggota MK John Fresly dipersilakan untuk menyampaikan dissenting opinionnya dihadapan persidangan.

John menyatakan pendapat berbeda yang disampaikan ini tidak lepas dari putusan KIP yang sebelumnnya dalam persidangan dengan Pemohon berbeda namun Termohon yang sama putuskan informasi format shapefile dinyatakan tertutup. Namun ia tetap menyampaikan bahwa sifat tertutup dari informasi dalam bentuk shapefile itu tidak bersifat permanen karena jika telah ada teknologi yang dapat mengamankan format ini maka dapat dinyatakan terbuka untuk publik.

Dijelaskan pula, bahwa informasi dalam format shapefile masih merupakan raw material yang masih membutuhkan proses sebelum disajikan ke publik. “Tentu informasi dalam bentuk shapefile masih bersifat dirahasiakan sebelum putusan KIP atau pengadilan,” katanya menjelaskan.

Belum lagi menurutnya, adalah kewenangan Termohon untuk menjaga agar format shapefile tidak disalahgunakan jika diberikan kepada publik. Apalagi, ia menjelaskan bahwa sudah ada informasi yang sama diberikan Termohon dalam bentuk format JPG dan PDF sehingga Termohon sudah membuka informasi publiknya.

comments powered by Disqus

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Lt 5,
Jl Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110
Telp 021-34830741  Fax 021-34830757
Email sekretariat@komisiinformasi.go.id