30Jul
Seluruh Komisioner serta Pejabat dan Karyawan Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 H, Mohon Maaf Lahir Batin.

Perki 1/2014 Ikut Menjaga Kredibilitas KPU

Date Publish : 2014-03-05 14:10:12

Komisi Informasi (KI) Pusat melakukan sosialisasi draf Perki (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sengketa Informasi Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada kesempatan itu, KI Pusat dipimpin Wakil Ketua John Fresly bersama Komisioner Yhannu Setyawan dan Komisioner Rumadi. Mereka diterima oleh tiga Komisioner KPU yakni Ferry Kurniawan Rizkyansyah, Sigit Pamungkas, dan Arief Budiman, bertempat di Ruang Rapat KPU Jakarta, Jumat (28/2).

John menjelaskan bahwa niat baik KI Pusat untuk menerbitkan Perki Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sengketa Informasi Pemilu semata-mata untuk meringankan beban KPU. “Jadi KI Pusat sama sekali tidak bermaksud memperberat  kerja KPU yang sekarang ini memang sudah berat,” kata John. Hal itu menjawab pertanyaan Komisioner KPU Sigit yang menilai seolah-olah Perki ini akan memberatkan kerja KPU nantinya Ia mempertanyakan mengapa tanggapan atas permohon informasi ke KPU harus dipersingkat dari paling lambat 10 hari menjadi hanya dua hari kerja.

Menurut John, justru dengan adanya Perki 1/2014 dapat lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan data informasi Pemilu karena mendapatkan data informasi merupakan hak asasi manusia. Ia menjelaskan, adanya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perintah UUD 1945, sama dengan hak asasi yang juga perintah dalam undang-undang dasar.

Maka, menurut ia, berdasarkan tuntutan hak asasi manusia itu, merupakan sesuatu hal yang wajar jika permohonan informasi Pemilu diatur dalam Perki 1/2014 guna mempercepat pelayanan informasi. “Tidak mungkin hak asasi manusia pelayanannya diperlambat,” katanya lagi.

Sementara Komisioner Yhannu Setyawan mengatakan, secara umum memang Perki 1/2014 tentang Informasi Pemilu ini telah memperpendek waktu pemohon informasi hingga masuk ke sengketa di KI Pusat dan Daerah. Ia menjelaskan, untuk prosedur yang normal maka jangka waktu proses penyelesaian sengketa informasi mencapai 115 hari kerja, namun Perki 1/2014 mempersingkat waktu hanya 29 hari kerja.

Ia mengatakan, sebenarnya langkah KI Pusat mengeluarkan Perki 1/2014 merupakan jawaban terhadap proses tahapan Pemilu yang sangat singkat. “Dengan adanya Perki ini, maka Permohon informasi soal Pemilu dapat terpenuhi karena disesuaikan dengan tahapan Pemilu 2014,” kata Yhannu.

Dengan demikian, menurut ia, terbitnya Perki 1/2014 memberikan solusi bagi Pemohon informasi sekaligus upaya menjaga kredibilitas KPU dalam memenuhi tuntutan para Pemohon informasi. Senada dengan itu, Komisioner Rumadi mengatakan langkah KI Pusat menerbitkan Perki soal Pemilu merupakan langkah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan  sengketa informasi ke KPU soal Pemilu yang sangat besar.

“Perki  ini juga dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya sengketa informasi yang dihadapi KPU maupun KPUD,” kata Rumadi. Dengan demikian, menurut ia, tidak ada niat KI Pusat untuk campur tangan soal Standar Layanan Informasi KPU, kecuali bertujuan untuk membantu kinerja KPU dalam melaksanakan hajat besar pesta demokrasi Pemilu 2014.

comments powered by Disqus

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
Gedung Indonesia Trading Company (itc), Lt 5,
Jl Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10160
Telp 021-34830741  Fax 021-34830757
Email sekretariat@komisiinformasi.go.id